Pengertian umum Kebijakan Fiskal, Tujuan serta Macam-Macamnya

Kebijakan fiskal biasa disebut dengan politik fiskal, secara umum pengertian kebijakan fiskal (fiskal policy) adalah implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Arah kebijakan ditekankan pengalokasian pengeluaran negara dan penerimaan negara terkhusus pada perpajakan, contohnya saja tinggi rendahnya pajak, atau bahkan pembebasan pajak dalam pengendalian perekonomian untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan kebijakan sangat efektif apalagi dibarengi dengan kebijakan moneter. 

Teori Kebijakan Fiskal

1. Teori Pembiayaan Fungsional

Teori ini dikemukakan oleh AP Lerner. Meurutnya anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori ini pajak tidak perlu ditarik saat tingkat pengangguran tinggi karena dapat mengurangi peluang terciptanya lepangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.

2. Teori Pengelolaan Anggaran

Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hasen yang mengemukakan teori ini, saat deflasi dimana harga-harga menjadi murah karena orang tidak memiliki daya beli. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu.

Pada saat deflasi negara sebiknya menggunakan kebijakan anggaran defisit. Pemerintah meminjam dana kepada pihak asing atau swasta sehingga uang yang beredar di dalam negeri bertambah karena adanya pinjaman terseut. Akibatnya pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan kondisi perekonomian.

Ketika terjadi inflasi dimana harga-harga naik, pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran surplus. Dengan kebijkan anggaran surplus pemerintah akan berusaha menghemat pengeluarannya dan mengusahakan adanya tabungan pemerintah. Kebijakan ini akan mempengarui dan mengurangi permintaan barang dan jasa oleh pemerintah, dan adanya tabungan pemerintah akan menambah tabungan secara total (agregat).

Berkurangnya permintaan dan bertambahnya tabungan dapat menekan laju inflasi. Karena salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi adalah meningkatkan tabungan melalui peningkatan suku bunga. Hal ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Inflasi adalah ketika uang yang beredar melebihi barang yang ada. Walaupun harga terus naik, masyarakat akan terus membeli karena mereka memiliki uang, termasuk juga pemerintah. Dengan pengeluaran konsumsi dan permintaan pemerintah, barang yang ada hanya sedikit bertambah dan harga tidak terlalu cepat mengalami kenaikan.

3. Teori Stabil Otomatis

Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran dapat terjadi dengan sendirinya.

Adapun tujuan dilakukannya kebijakan fiskal dan macam-macam kebijakan fiskal adalah sebagai berikut....

1.Tujuan Kebijakan Fiskal

Adapun tujuan-tujuan dari terjadinya dan berlangsungnya kebijakan fiskal antaralain sebagai berikut..

• Mencapai stabilitas perekonomian
• Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
• Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
• Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat
• Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 
• Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga 

Permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah jumlah uang beredar dimasyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Cara-cara dalam menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut..

Cara Alternatif Dalam menganggulangi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal

• Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sampai terciptanya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. 
• Mengupayakan peningkatan produksi sehingga nantinya jumlah barang atau jasa di masyarakat bertambah yang selanjutnya akan tercapai keseimbangan antara jumlah barang/jasa dengan jumlah uang yang beredar

Keputusan Mengatasi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal 

• Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital.
• Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu. 
• Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. 

2. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Macam-macam kebijakan fiskal terbagi atas 2 bagian yakni macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan segi teori dan macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan dan pengeluran, antara lain berikut ini..

a. Macam-macam Kebijakan Fiskal Berdasarkan Sigi Teorinya

• Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) : Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja. 
• Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) : Pengelolaan anggaran adalah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil. 
• Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing budget) : Stabilisasi anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. tujuannya adalah penghematan anggaran pemerintah. 

b. Macam-macam Kebijakan Fiskal Bedasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

• Kebijakan Anggaran Seimbang : kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar, jadi penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan pengelurannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini adalah tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk
• Kebijakan Anggaran Surplus : kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan yang disusun dengan pendapatan/penerimaan harus lebih besar dari pada pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi pendapatan/penerimaan banyak. ini digunakan untuk mencegah inflasi. 
• Kebijakan Anggaran Defisit : kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan/pendapatan. Ini berupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelesungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyebabkan kekurangan anggaran. 
• Kebijakan Anggaran Dinamis : kebijakan anggaran dinamis adalah kebijakan yang disusun dengan cara  jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar dan lama kelamaan jumlahnya makin bertambah. kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga dibutuhkan jumlah yang besar. 

Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Pembangunan

Kebijakan fiskal sangat berhubungan erat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan perekonomian dakan meningkatkan proses pembangunan. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal agar pembangunan dapat bekembang pesat.
1. Menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara sehingga tetap seimbang serta menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini dapat dilakukan dengan.

• Pembelanjaan satu sektor oleh pemerintah
• Merangsang kegiatan fiskal terhadap pengusaha tertentu, seperti pemberian modal

2. Memacu pembentukan modal yang dibutuhkan pembangunan.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Fiskal.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan fiskal didasari empat prinsip, yaitu sebagai berikut:
1. Tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai APBN.
2. Tugas pemerintah daerah dibiayai APBD.
3. Tugas pemerintah pusat atau daerah dalam rangka bantuan pembangunan dibiayai pihak yang menugaskan. Dalam hal ini dapat dibiayai APBN maupun APBD.
4. Apabila daerah belum mampu mencukupi biaya daerah, pemerintah memberikan dana bantuan.

Demikian pembahasan singkat tentang Pengertian Umum Kebijakan Fiskal, Tujuan, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal semoga bermanfaat bagi kita semua.